Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam layanan kesehatan telah membawa perubahan signifikan melalui peningkatan akurasi diagnosis, percepatan layanan, serta peningkatan efisiensi tenaga medis. Namun, penerapan AI juga memunculkan potensi risiko kelalaian (negligence), khususnya ketika terjadi kesalahan pada rekomendasi klinis atau pengambilan keputusan yang dihasilkan sistem. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai konstruksi tanggung jawab pidana, mengingat sistem hukum pidana Indonesia pada dasarnya berorientasi pada perbuatan manusia dan belum memiliki kerangka normatif yang secara spesifik mengatur karakteristik AI yang bersifat otonom, adaptif, dan tidak sepenuhnya dapat diprediksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pertanggungjawaban pidana atas kelalaian AI dalam sektor kesehatan serta menilai urgensi pembentukan regulasi khusus untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi pasien. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif untuk menilai kesesuaian norma hukum positif dengan tantangan teknologi kesehatan berbasis AI. Hasil kajian menunjukkan bahwa ke
📖 افتح في inklap 🔗 DOI 📮 اطلب بحثاً